Peneliti UGM Ungkap Kunci Ketahanan Wilayah Pesisir: Kolaborasi Lebih Efektif daripada Dominasi Satu Aktor
Berita Rabu, 10 Juni 2026
Yogyakarta — Pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya perikanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekologi dan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana berbagai pihak membangun kerja sama dalam tata kelola. Temuan tersebut terungkap dalam penelitian yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah Journal of Fisheries Science oleh tim peneliti yang terdiri dari Haposan Simatupang, Margaretha Hanita, Mukti Aprian dari Departemen Perikanan UGM, serta Akhmad Nurhijayat.
Penelitian berjudul “Navigating the Waters of Authority: Civil-Military Relations in the Securitization of Coastal and Fisheries Resources in Cilacap Regency” menyoroti dinamika tata kelola pesisir di Kabupaten Cilacap, salah satu wilayah pesisir Indonesia yang memiliki karakteristik unik karena adanya tumpang tindih kewenangan antara aktor sipil dan militer dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan perikanan.
Melalui pendekatan social-ecological systems, penelitian ini berupaya memahami bagaimana hubungan antaraktor dapat memengaruhi ketahanan sistem pesisir dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aktivitas penangkapan ikan ilegal, tekanan ekonomi, hingga konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya.
Yang menarik, penelitian ini tidak hanya melihat aspek kelembagaan secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan pendekatan Social Network Analysis (SNA) dan Qualitative Network Modelling and Simulation (QNMS) untuk memetakan hubungan antaraktor dan mengevaluasi berbagai skenario tata kelola yang mungkin terjadi.
Kolaborasi Menjadi Faktor Penentu Ketahanan
Salah satu temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya pesisir tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan penegakan hukum. Sistem yang terlalu bergantung pada satu aktor justru berpotensi mengurangi kualitas koordinasi, partisipasi, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.
Sebaliknya, tata kelola yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan berbagai aktor lainnya cenderung menghasilkan kondisi yang lebih stabil dan seimbang dalam jangka panjang.
Menurut Mukti Aprian, dosen Departemen Perikanan UGM yang terlibat dalam penelitian ini, tantangan pengelolaan perikanan modern semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan lintas sektor.
“Pengelolaan sumber daya perikanan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Ketahanan pesisir lahir dari kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama, membangun kepercayaan, dan menyelaraskan tujuan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat,” jelas Mukti.
Perspektif Baru dalam Pengelolaan Perikanan
Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa ketahanan wilayah pesisir tidak hanya bergantung pada kondisi sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial dan kelembagaan yang mengelolanya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, hasil penelitian ini menjadi relevan untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Selain memperkaya kajian mengenai tata kelola perikanan dan keamanan lingkungan, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara kapasitas penegakan hukum dengan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.
Hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa masa depan pengelolaan perikanan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun kolaborasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.
Penelitian ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals khususnya SDG 14 (Life Below Water) melalui penguatan tata kelola sumber daya pesisir dan perikanan yang berkelanjutan, SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui penguatan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks.
link Paper: