Yogyakarta — Wacana mengenai memudarnya orientasi pembangunan maritim Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah muncul opini berjudul “Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan” yang dimuat media nasional. Tulisan tersebut menyoroti bagaimana laut perlahan kehilangan posisi strategis dalam arah pembangunan Indonesia, padahal laut merupakan fondasi penting bagi identitas dan masa depan bangsa.
RMOL – Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan

Menanggapi isu tersebut, dosen Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dr. Mukti Aprian, menilai bahwa persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan semata-mata eksploitasi laut, melainkan cara pandang pembangunan yang mulai menjauh dari identitas maritim bangsa.

Menurut Dr. Mukti, laut selama ini terlalu sering diposisikan hanya sebagai sumber ekonomi dan ruang produksi. Padahal, laut memiliki dimensi sosial, budaya, ekologis, hingga politik yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama komunitas pesisir dan nelayan kecil.

“Ketika laut hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, maka yang hilang bukan hanya ekosistemnya, tetapi juga ruang hidup masyarakat pesisir, pengetahuan lokal, dan identitas maritim Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan produksi atau investasi semata. Menurutnya, kebijakan maritim perlu melihat laut sebagai ruang kehidupan yang memiliki hubungan erat dengan ketahanan pangan, budaya lokal, hingga keberlanjutan sosial masyarakat.

Dr. Mukti juga menyoroti bagaimana masyarakat pesisir sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika pembangunan tidak memperhatikan aspek sosial dan ekologis. Perubahan iklim, abrasi, pencemaran laut, hingga penurunan sumber daya ikan secara langsung memengaruhi kehidupan nelayan dan komunitas pesisir yang menggantungkan hidup dari laut.

Dalam pandangannya, Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan maritim yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Ia menilai pendekatan sosial dalam ilmu perikanan menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tekanan ekonomi, dan transformasi kebijakan di sektor kelautan.

“Laut bukan sekadar ruang geografis. Laut adalah ruang sosial. Di sana ada relasi budaya, ekonomi keluarga, solidaritas masyarakat, bahkan identitas komunitas yang terbentuk selama puluhan tahun,” jelasnya.

Sebagai akademisi yang menaruh perhatian pada kajian sosial perikanan dan masyarakat pesisir, Dr. Mukti Aprian juga menilai bahwa riset-riset sosial di bidang perikanan masih perlu diperkuat. Menurutnya, selama ini kajian kelautan lebih banyak didominasi pendekatan teknis dan produksi, sementara dinamika sosial masyarakat pesisir sering kurang mendapat perhatian.

Ia menekankan bahwa masa depan sektor kelautan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan memahami manusia yang hidup di dalam sistem tersebut.

Selain itu, Dr. Mukti menilai generasi muda perlu mulai membangun kembali kesadaran maritim. Kampus, menurutnya, memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk cara pandang baru terhadap laut, bukan sekadar sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan bangsa.

“Kalau laut rusak, dampaknya bukan hanya pada ikan atau ekosistem, tetapi juga pada ketahanan pangan, migrasi masyarakat pesisir, kemiskinan, hingga konflik sosial. Karena itu, menjaga laut sebenarnya adalah menjaga masa depan Indonesia,” tambahnya.

Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Departemen Perikanan UGM terus mendorong pengembangan ilmu perikanan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat pesisir.

Refleksi ini juga sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ke-13 (Climate Action), tujuan ke-14 (Life Below Water), dan tujuan ke-1 (No Poverty). Penguatan pembangunan maritim berbasis keberlanjutan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ekologi laut sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.